Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Jangan Jadikan Agama untuk Diskriminasi

Kompas.com - 21/03/2017, 06:30 WIB

KENDARI, KOMPAS.com - Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan agama adalah media pemersatu umat dan jangan jadikan agama sebagai alat konfrontatif atau penyebar kebencian.

"Harus gunakan agama untuk tujuan positif, jangan gunakan agama untuk hal negatif, karena kita hidup di tengah berbagai agama dan kemajemukan lainnya," kata Lukman Hakim Saifuddin kepada sejumlah tokoh agama pada dialog kerukunan antar umat beragama se Sultra di Baubau, Senin (20/3/2017).

Ia mengatakan agama harusnya bisa menjadi alat pemersatu keragaman dan bisa mengayomi semua umat sehingga kita dapatkan hal-hal positif.

"Jangan terbalik yang kemudian menjadikan agama untuk menimbulkan diskriminasi antar umat beragama," katanya.

Ia mengatakan isu yang terkait dengan agama tidak bisa dipisahkan dari aktivitas keseharian umat termasuk dalam aktivitas politik.

"Berpolitik dengan agama silahkan saja, karena dalam kalangan tertentu dianjurkan. Tetapi pesan saya gunakan agama dengan tujuan positif," katanya.

Menurut dia, melalui agama maka kita akan merasa terjaga dan terlindungi hak-hak, harkat, derajat serta martabat sebagai manusia.

"Jangan jadikan agama untuk saling menafikkan antara satu agama dengan agama lain," katanya.

Menag mengajak para tokoh agama di Sultra untuk menjaga keragaman yang ada dan menahan diri dari segala bentuk tindakan rasis.

"Kita semua agar menahan diri, memaklumi perbedaan, dan tidak justru mengembangkan atau membesar-besarkannya," katanya.

Dialog itu dihadiri pula oleh Wali kota Baubau AS Thamrin, Asisten I Pemprov Sultra Saripuddin Safaa, Kakanwil Kemenag Sultra Mohamad Ali Irfan, Ketua DPRD Baubau Roslina Rahim, dan kepala kemenag kabupaten kota se Sultra, tokoh agama se Sultra, FKUB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com