Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tak Beri Solusi, Petani Kendeng Akan Tetap Mengecor Kaki di Istana

Kompas.com - 20/03/2017, 20:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, merasa tidak mendapatkan solusi dari pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan dilakukan pada hari ini, Senin (20/3/2017).

Tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno, mengatakan, tidak ada penegasan bahwa izin operasional PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan dicabut.

Tuntutan petani untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo juga tidak bisa dipenuhi.

"Pertemuan ini tidak ada hasilnya," kata Gunretno seusai pertemuan di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

(Baca: Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?)

Gunretno mengatakan, izin operasional PT Semen Indonesia yang diterbitkan Ganjar secara jelas bertentangan dengan yang disampaikan Presiden saat menemui para petani Kendeng, Agustus 2016.

Saat itu, Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap dampak operasi pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng.

Hingga KLHS selesai dilakukan, tidak boleh ada operasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

Namun, belum selesai KLHS, Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia melakukan penambangan di Pegunungan Kendeng.

"Ketika ada keluar izin, ini berarti melanggar atau ngelangkahi apa yang disampaikan Pak Jokowi," ujar Gunretno. 

Ia juga menilai izin yang diterbitkan Ganjar menyalahi putusan Mahkamah Agung.

Gunretno mengapresiasi langkah Teten yang telah mempertemukan dirinya dengan PT Semen Indonesia.

Dalam pertemuan, PT Semen Indonesia juga sudah berjanji tidak akan beroperasi hingga KLHS keluar.

Namun, Gunretno menilai komitmen itu tidak ada artinya apabila izin operasional yang diterbitkan Ganjar tetap ada.

Petani Kendeng akan tetap melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta.

"Kita akan tetap aksi sampai izin dicabut," ucap Gunretno.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com