Wakil Ketua Forum Rektor: Aneh kalau Wakil Rakyat Tidak Dukung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor dan Guru Besar Antikorupsi menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya lebih peduli dalam pemberantasan korupsi.

Lembaga legislatif itu semestinya tak berupaya menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Aneh lah kalau Wakil Rakyat tidak mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, karena itu pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama," ujar Wakil Ketua Forum Rektor dan Guru Besar Asep Syaifuddin dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut Asep, anggota DPR yang terlalu reaktif saat KPK menindaklanjuti kasus korupsi pengadaan e-KTP justru menimbulkan kecurigaan. (Baca: Ditanya soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Meradang)

Apalagi, dalam waktu yang bersamaan, DPR kembali mengangkat usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Secara normatif, menurut Asep, DPR semestinya mendukung pengusutan kasus korupsi dalam proyek besar yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat.

Proyek pengadaan e-KTP sedianya akan berdampak bagi pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Pembangunan tidak mungkin tercapai kalau korupsi dibiarkan. DPR harusnya all out support KPK," kata Asep. (Baca: Forum Rektor dan Guru Besar Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK di Kampus)

DPR sudah menyosialisasikan revisi UU KPK. Sosialisasi revisi UU KPK telah dilakukan di Universitas Andalas, Universitas Nasional, dan Universitas Sumatera Utara.

Rencananya pada 23 Maret, sosialisasi akan dilakukan di Universitas Gadjah Mada.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui sosialisasi dilakukan atas permintaan pimpinan DPR. Hal itu, kata dia, untuk menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah dan DPR 2016 lalu bahwa perlu adanya sosialisasi untuk RUU KPK.

"Dulu rapat konsultasi pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri yang menyarankan untuk adanya sosialisasi. Memang itu perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).