Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Hapus Penggunaan Merkuri dalam Pertambangan

Kompas.com - 09/03/2017, 20:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil.

Penghapusan penggunaan merkuri ini dibahas secara khusus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3/2017).

"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya," kata Jokowi.

Penggunaan merkuri, lanjut Jokowi, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250.000 penambang, tapi juga berdampak bagi keluarga dan terutama pada anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Selain itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah.

"Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani konvensi minamata. Dan untuk itu saya minta diambil langkah-langkah cepat," ucap Jokowi.

Kepala Negara meminta ada pengaturan kembali pertambangan rakyat maupun pertambangan skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Setelah diatur tata kelolanya, Jokow meminta agar praktik pertambangan terus diawasi secara ketat.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan dan importasi merkuri. Jokowi mendapat info banyak merkuri ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat.

Jokowi juga meminta ada edukasi bagi penambang mengenak bahaya merkuri bagi kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pencemaran mercuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga masa depan anak-anaknya yang bisa lahir cacat fisik maupun mental.

Jokowi meminta solusi nyata kepada jajarannya, bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal, tapi juga ada upaya pengalihan matapencaharian bagi para penambang.

"Terakhir saya minta warga yang telah terkontaminasi merkuri bisa ditangani kesehatannya, diberi bantuan medis oleh Kemenkes," ucap Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com