Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utusan PBB Ingin Negara Lain Tiru KIP dan KIS Milik Indonesia

Kompas.com - 27/02/2017, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Utusan PBB Bidang Antikekerasan Anak, Marta Santos Pais, secara khusus mengapresiasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, dua program tersebut mendorong semakin berkualitasnya hidup anak-anak Indonesia.

"Program itu investasi penting bagi bangsa Indonesia," ujar Marta setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2/2017).

"Program dengan biaya yang besar itu sangat nyata dalam menyasar keluarga berisiko tinggi. Kartu pintar itu intervensi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial," lanjut dia.

(Baca: Jokowi Terima Utusan PBB Bidang Anak, Ini yang Dibahas...)

Atas mumpuninya kartu tersebut, Marta berencana memperkenalkan program tersebut ke negara lain.

"Kami percaya model seperti ini (KIP dan KIS) bisa diduplikasi oleh negara lain," ujar Marta.

Dengan demikian, Indonesia juga berkontribusi menyelamatkan anak-anak di penjuru dunia yang terancam kesehatan dan pendidikannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, saat ini, Indonesia masuk ke dalam Global Partnership soal perlindungan anak.

Terdapat empat negara di dalamnya. Kemungkinan, program KIS dan KIP akan dipaparkan di depan tiga negara lainnya terlebih dahulu sebelum disosialisasikan secara luas.

"Indonesia sudah masuk ke dalam Global Partnership soal child protection. Kalau kita sudah masuk, Indonesia dan tiga negara lain akan menjawab tantangan perlindungan anak, terlibat dalam perlindungan anak secara global," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com