Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPDI Usulkan Keterangan Disabilitas Tercantum di KTP

Kompas.com - 24/02/2017, 21:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufron Sakaril mengusulkan agar keterangan disabilitas tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP).

Menurut dia, dengan pencantuman keterangan disabilitas pada KTP akan memudahkan pemerintah mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

Selama ini, kata Gufron, belum ada angka pasti penyandang disabiltas.

Untuk KTP kalau misalnya dari awal dia sudah dideteksi disabilitas itu akan lebih mudah," kata Gufron, di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Gufron menilai, keterangan disabilitas pada KTP juga akan memberikan kemudahan bagi pemerintah.

Tak hanya sekaligus mendata jumlah disabilitas, tetapi juga akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan.

"Kebutuhan setiap disabilitas berbeda. Baik itu fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas lain. Karena memberikan kemudahan kepada disabilitas itu bukan charity," ujar Gufron.

Menurut Gufron, tidak semua fasilitas ramah terhadap disabilitas. 

Ia lantas menceritakan pengalamannya saat bertandang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti rapat dengar pendapat.

Gufron mengatakan, ia harus menempuh jalan memutar untuk sampai ke ruangan panitia khusus Rancangan Undang-undang Pemilu.

"Saya bawa teman pakai kursi roda ke DPR. Mau masuk lantai tiga di pansus susah karena gak ada akses. Akhirnya Teto pakai lift tapi muter, digotong," ucap Gufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com