KOMPAS.com - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah pasti berlangsung dua putaran. Satu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni bahkan langsung lempar handuk tak lama begitu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei diumumkan.
Terlepas dari dinamika kemana arah suara partai pengusung dan pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni, KPU DKI Jakarta sudah memastikan proses kampanye di putaran kedua tak akan seperti putaran pertama.
Dari jadwal yang dipublikasikan KPU DKI Jakarta, kampanye kedua paslon yaitu Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno baru akan berlangsung mulai 6 April hingga 15 April 2017.
Namun tidak seperti putaran pertama Pilkada, kampanye yang akan dilakukan para paslon hanya penajaman visi dan misi. Tak ada lagi kampanye terbuka seperti pada putaran pertama tidak akan ada. Sementara, kegiatan sosialisasi paslon melalui iklan di media massa dan online tetap dilakukan KPU DKI.
Untuk putaran kedua, yang bergerak di lapangan adalah KPU DKI untuk mensosialisasi agar warga datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi tersebut dilakukan KPU DKI mulai 4 Maret hingga 15 April 2017.
Aturan main putaran kedua Pilgub DKI ini tentu hal yang menarik. Ada keuntungan. Ada pula kerugian bagi kedua paslon. Bagi petahana, Ahok-Djarot aturan ini jelas adalah peluang karena praktis dengan hanya bekerja keras melanjutkan program mereka maka mata media sudah pasti mempublikasikan kegiatan mereka.
Apalagi sejumlah program Ahok dan Djarot memang selama ini telah berhasil dilaksanakan sehingga menciptakan efek testimonial dari masyarakat yang merasakan manfaat dan perubahan tersebut sehingga meluas dari mulut ke mulut atau viral melalui media sosial.
Bagi yang melek dan jujur, transformasi Jakarta ke arah yang lebih baik di tangan pasangan Ahok-Djarot sulit dihitung hanya dengan mengandalkan jari-jari di kedua tangan kita. Kalau tak percaya, mungkin karena Anda bukan warga Jakarta!
Lalu apa kerugian dari tidak adanya kampanye terbuka pada putaran kedua bagi Ahok-Djarot? Bukankah praktis kini kondisi Jakarta sudah jauh lebih baik? Jangan lupa, terjadinya genangan air di sejumlah wilayah DKI yang terjadi belakangan ini adalah potensi faktor pendegradasi kepercayaan masyarakat pemilih.
Ingat! Kemenangan Joko Widodo- Ahok pada Pilkada 2012, tidak bisa lepas dari bagaimana mereka menjual isu banjir Jakarta yang gagal diatasi oleh Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Hal ini pun mulai terlihat digarap Anies yang langsung berperahu karet ke Cipinang Melayu pada awal pekan ini.
Dan kita semua tahu bagi Jakarta, isu genangan alias banjir adalah komoditi politik penting selain isu kemacetan yang hingga kini belum cukup teratasi akibat tersendatnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur angkutan massal, penataan sempadan sungai hingga reklamasi teluk Jakarta.
Sayangnya, seluruh keuntungan yang mungkin didapat paslon petahana berpotensi hilang sebab KPU DKI rupanya menegaskan keputusan agar Ahok-Djarot kembali cuti, meskipun Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat berbeda.
Snob effect
Jika bicara tentang efek ikut-ikutan (bandwagon effect) yang umum menjangkiti masyarakat dengan tingkat literasi rendah maka ketidakmampuan paslon petahana karena keterbatasan waktu menyelesaikan persoalan Jakarta saat ini sudah pasti menjadi sasaran empuk paslon Anies-Sandiaga.
Pada sisi lain, masih berjalannya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok masih menjadi jalan masuk bagi Anies-Sandi menggarap kantong suara yang ditinggalkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni dalam perspektif religio-ideological cleavages.