Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Metro: Tak Ada Kriminalisasi Ulama

Kompas.com - 21/02/2017, 15:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menegaskan, tak ada kriminalisasi terhadap ulama terkait dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian.

Pernyataan itu diungkapkannya menyusul salah satu tuntutan massa aksi 212 agar penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa.

"Sejauh ini, penyidikan tidak ada kriminalisasi. Orang ada yang melaporkan, apa tidak boleh kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian apabila bukti cukup, ditingkatkan penyidikan. Kami enggak bilang ulama, perorangan," kata Iriawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ia meyakini kepolisian telah bekerja secara profesional sehingga jika memang tak ada bukti permulaan yang cukup, sebuah kasus tak akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Iriawan meminta kepada semua pihak untuk memahami bahwa tak ada keinginan dari kepolisian untuk mengkriminalisasi siapa pun.

"Jangan justifikasi ulama, ini perorangan. Yang dituntut kan Habib Rizieq, kemudian Munarman sama BN (Bachtiar Nasir). Itu kan perorangan, kelakuan sendirinya yang disidik polisi atas pelaporan masyarakat, terus enggak boleh?" tuturnya.

Adapun tuntutan massa akai 212 di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa pagi, ialah pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok. Pasalnya, Ahok dinilai tak pantas menjabat Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Sementara itu, tuntutan lainnya adalah aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.

Kompas TV Puluhan peserta aksi 212, sejak Senin malam (20/2) mulai berdatangan ke Jakarta. Beberapa peserta berkumpul di Masjid Jami Al Falah, Jalan Gelora, Palmerah, Jakarta Pusat. Masjid Jami Al Falah, menjadi titik kumpul sebelum peserta menggelar aksi di Gedung DPR. Di masjid ini, mereka akan melakukan shalat subuh berjemaah. Para peserta ini, berasal dari sejumlah daerah di luar Jakarta, seperti Bogor, Rangkas Bitung, Tangerang, Depok, dan Sukabumi. Dalam aksi siang ini, massa akan mendesak hak angket Basuki Tjahaja Purnama segera diputuskan agar Ahok bisa diberhentikan dari jabatannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com