Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Brand Power" Pariwisata Indonesia di Dunia Lemah

Kompas.com - 13/02/2017, 18:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekuatan citra atau brand power pariwisata Indonesia di dunia internasional masih sangat lemah.

Demikian hasil survei PT TNS, perusahaan konsultan yang dipercaya pemerintah melakukan survei citra Indonesia di 16 negara penjuru dunia.

"Indonesia kurang diketahui banyak pengunjung internasional," ujar Tenaga Ahli Deputi III Kantor Staf Presiden Erik Sumartono saat memaparkan hasil survei, Senin (13/2/2017).

Berdasarkan wawancara kuantitatif pada 7.610 responden, 50 persen responden menyatakan pernah mendengar dan mengetahui banyak tentang Indonesia dan 50 persen responden menyatakan pernah mendengar namun hanya tahu sedikit tentang Indonesia.

Dari kelompok responden pertama, sebanyak 24 persennya menyatakan tidak pernah berkunjung ke Indonesia dan hanya 26 persen yang menyatakan pernah berkunjung ke Indonesia.

Dari kelompok responden yang menyatakan pernah berkunjung ke Indonesia, sebanyak 21 persen menyatakan tidak mengunjungi Indonesia secara rutin dan hanya 5 persen responden yang menyatakan mengunjungi Indonesia secara rutin.

"Dari pendapat responden itu, brand power paling kuat menurut para responden adalah Jepang, yakni dengan skor 14,8 persen dan Australia dengan skor 12,5 persen dan disusul Thailand dengan skor 9,4 persen. Indonesia berada pada skor 5,2 persen," ujar Erik.

Sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya brand power Indonesia di mata masyarakat dunia. Urutan pertama yakni aksesbilitas ke daerah wisata, disusul dengan keamanan dan stabilitas lingkungan dan kurang populer.

"Indonesia hanya dipandang kuat soal memberikan pengalaman yang berbeda dan unik dari pariwisata alam dan budaya serta orangnya yang ramah. Selain itu, Indonesia masih rata-rata dan lemah," ujar Erik.

(Baca: Deputi II KSP: Sentimen Anti-China Destruktif bagi Pariwisata)

Survei itu menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya, pemerintah harus membangun perbedaan dari wisata di luar negeri.

 

Pemerintah disarankan mengolah aset pariwisatanya sehingga mampu memberikan pengalaman unik dan tak terlupakan kepada turis asing.

"Selain itu, penting pula menghilangkan sejumlah hambatan, yakni mewujudkan peraturan yang jelas dan konsisten, menciptakan situasi yang aman serta menjamin keselamatan turis hingga meningkatkan infrastruktur transportasi ke lokasi," ujar Erik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com