Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Intelektual Muda NU: Jangan Politisasi Nahdlatul Ulama

Kompas.com - 03/02/2017, 20:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menilai ada pihak yang hendak mempolitisasi NU dalam Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu terjadi, khususnya seusai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin hadir di persidangan sebagi saksi ahli atas di persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia menegaskan, Ahok sudah mengklarifikasi tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin karena sangat menghormati sesepuh NU tersebut.

Dengan demikian, pria yang akrab dipanggil Gus Mis itu menduga ada manuver politik pihak lawan yang ingin mencitrakan Ahok tidak menghormati tokoh NU.

(Baca: Cerita Luhut Panjaitan tentang Pertemuan dengan Ma'ruf Amin...)

"Ahok secara terbuka sudah meminta maaf kepada KH. Ma'ruf Amin, dan beliau sudah memaafkan Ahok. Mestinya masalah ini selesai dan isunya tidak lagi digoreng. Saya meminta kader-kader NU yang tersebar di sejumlah partai politik agar tidak mempolitisasi isu ini," papar Zuhairi melalui keterangan tertulis, Jumat (3/2/2017).

Zuhairi menuturkan, NU adalah ormas yang senantiasa mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas. Oleh karena itu, di Pilkada Jakarta, pilihan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mempunyai program terbaik dan membawa kemaslahatan bagi warga Jakarta.

(Baca: Dengar Tuduhan Ahok kepada Ma'ruf Amin, Suara Jokowi Meninggi)

Ia menambahkan, NU adalah ormas yang dalam khittahnya menjaga jarak dengan politik, karenanya seluruh pihak harus menghargai khittah tersebut dengan tidak mempolitisasi NU. Ia pun meyakini warga NU sudah dewasa memilih pemimpin yang terbaik bagi DKI Jakarta.

"Ada kecenderungan menarik-narik NU ke ranah politik Pilkada DKI. Ini sangat tidak baik dan tidak sehat," lanjut dia.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com