Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Sylviana Tak Terkait Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz

Kompas.com - 16/01/2017, 19:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, sebagai partai pengusung Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Partai Demokrat meyakini calon wakil gubernur pasangan Agus Harimurti Yudhoyono itu tak terkait dengan dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz.

"Yang menarik, kenapa kasus ini seolah-olah ada yang angkat sekarang," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

"Ibaratnya, wong Bu Sylvi tidak ada keterkaitan sama sekali," sambungnya.

Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai sejak Sylvi menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada 2010, hingga digantikan Saefullah.

(Baca: Sylviana Murni Enggan Berkomentar soal Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz)

Masjid selesai dibangun pada 2011 hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan masjid tersebut.

Ternyata, ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz. Uang itu telah dikembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Nibras Nada Nailufar Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni blusukan di Rawa Bebek, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (2/12/2016).

Roy menuturkan, publik seharusnya sudah bisa menilai dari kronologi kasus tersebut.

Meski saat itu Sylvi menjabat Wali Kota Jakpus, namun proses tender dan tanda tangan proyek pembangunan masjid dilakukan oleh pelaksana tugas wali kota. Sebab, saat itu Sylvi tengah menjalani diklat di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Artinya Bu Sylvi bisa lepas sama sekali dari case itu. Memang masuk dalam masanya beliau tapi pada saat itu yang bertanggung jawab adalah yang melakukan tanda tangan," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

(Baca: Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz, Polisi Minta Keterangan Ahli Konstruks)i

Di samping itu, Roy menganggap langkah Saefullah tepat dengan mengembalikan kelebihan anggaran itu kepada negara.

Saat disinggung apakah ada upaya politik untuk menjegal pasangan Agus-Sylvi di balik diungkapnya kasus tersebut ke publik, Roy hanya tertawa.

Ia berharap, masyarakat bisa melihat kasus tersebut dengan jernih dan sesuai dengan fakta.

"Dalam kasus itu clear sekali, lihat lah kronologisnya. Ketika direncanakan pada saat Bu Sylvi tapi bahwa rancangan sudah sangat lama. Bahkan saat wali kota sebelumnya, ya. Tapi kan enggak pernah jadi. Eksekusinya justru Bu Sylvi yang mewujudkan itu sehingga itu terjadi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com