KPK Paling Banyak Tangani Kasus Suap di Sektor Pengadaan Selama 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling banyak menangani perkara suap dan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pada tahun 2016.

Berdasarkan jenis perkara, pada tahun 2016, KPK menangani 6 jenis perkara dengan total 99 kasus.

"Modus yang paling banyak adalah suap, yakni sebanyak 79 perkara, dengan persentase sebanyak 85 persen," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers tahunan di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/1/2017).

(baca: Lakukan 17 Kali OTT, KPK Cetak Sejarah Baru pada Tahun 2016)

Berdasarkan data rekapitulasi, pada tahun 2016 KPK menangani 79 perkara suap dan 14 perkara terkait korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, sebanyak tiga perkara terkait kasus pencucian uang, satu perkara terkait pungutan, satu perkara terkait penyalahgunaan anggaran dan satu perkara terkait proses pemberian izin.

(baca: Penindakan KPK Tahun 2016 Hasilkan Pemasukan Negara Rp 497,6 Miliar)

Sebanyak 99 kasus yang ditangani KPK pada 2016, melibatkan lima instansi. Masing-masing instansi tersebut, yakni DPR RI sebanyak 15 kasus dan kementerian atau lembaga pemerintah sebanyak 39 kasus.

Selain itu, 11 kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian, melibatkan 13 pemerintah provinsi dan 21 pemerintah kabupaten kota.