Bagaimana Memosisikan Ormas Anarkis dalam Demokrasi di Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertarungan Politik di Indonesia saat ini dinilai tidak lagi bisa dilepaskan dari keberadaan kelompok-kelompok aupun ormas berpaham radikal yang berbasis pada agama.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Budiman Sudjatmiko berpendapat bahwa konflik identitas cenderung meningkat seiring munculnya kelompok-kelompok radikal di dunia politik. Meski demikian dia menyebut politik keagamaan memang tidak bisa dipisahkan dari proses berdemokrasi.

Menurut Budiman ada dua jenis kelompok yang saat ini telah menunjukkan eksistensinya, yakni ekstremis dan fundamentalis.

Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman fundamentalis namun memiliki tindakan yang moderat. Artinya mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyebarkan paham kelompoknya.

Budiman menyebut kelompok ini tidak berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memiliki paham fundamentalis dan memilih cara-cara ekstremis.

Mereka tidak segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan ideologinya. Kelompok ekstremis tersebut, kata Budiman, yang seharusnya diantisipasi atau dilarang karena berpotensi mengganggu proses berdemokrasi.

"Tindakan ekstremis itu melahirkan teror dan mengancam eksistensi kita (Indonesia)," ujar Budiman dalam sebuah acara debat terbuka di bilangan Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2017).

Budiman menuturkan, dalam demokrasi, eksistensi sebuah kelompok tidak bisa meniadakan keberadaan atau paham kelompok lainnya. Oleh sebab, Pemerintah harus bisa merangkul kelompok-kelompok ekstremis dalam proses demokrasi agar mereka bisa mengubah pemahamannya.

"Kelompok-kelompok yang ada saat ini seharusnya membawa ide-ide mereka dalam politik keterwakilan. Selalu ada kemungkinan mereka bermetamorfosis. Saya ingin demokrasi itu terbuka untuk mereka, karema ketika di dalam, ada proses moderasi," ungkapnya.

"Saya tidak ingin kelompok ekstremis ini berubah menjadi fasis karena memilih berada di luar sistem demokrasi," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh politisi dari Partai Demokrat, Rachlan Nashidik. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara yang represif dalam mengantisipasi kelompok radikal.

Rachlan menuturkan, kelompok-kelompok radikal yang ada saat ini harus diakomodasi ke dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pemerintah akan lebih mudah mengontrol kelompok-kelompok tersebut. "Barangkali memang ada kelompok radikal itu, tapi harus ada cara yang berbeda dalam penanganannya. Tidak lagi dengan kekerasan. Pemerintah harus Mengakomodasi mereka ke dalam demokrasi agar mudah dikontrol," ujarnya.