JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, keputusan menggelar sidang secara terbuka atau tertutup merupakan kewenangan hakim.
Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim Ketua Sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.
Oleh karena itu, jika sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (3/1/2017) kemarin disertai banyak aturan hingga terkesan tertutup, maka itu pun merupakan kewenangan hakim.
"Kedudukan Hakim Ketua Sidang sebagai pimpinan sidang menempatkan dia sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa, semua tanya jawab harus melalui dia, dan semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya," kata Farid, saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).
"Tidak berbeda dengan prinsip tata tertib persidangan pada umumnya. Segenap izin proses persidangan ditetapkan sesungguhnya berada pada otoritas atau kewenangan Hakim Ketua Sidang. Boleh atau tidak boleh dilakukan pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar (televisi) hanya izin terlebih dahulu dari Hakim Ketua Sidang," tambah Farid.
Menurut Farid, hakim mempunyai alasan tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan aturan tersebut.
Alasan itu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa, serta menjaga kemandirian hakim sebagai penyelenggara persidangan.
"Masalah pemberian izin atau tidak memberi izin oleh Hakim Ketua Sidang dimaksud masih dalam lingkup yang berkaitan dengan kemandirian dan kebebasan pengadilan atau hakim. Sebagai negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan," kata dia.
Farid menilai, sidang Ahok sebenarnya terbuka. Namun, lantaran pengadilan hanya membuka satu pintu, kemudian ada pengawalan ketat kepolisian serta tidak memperbolehkan tamu persidangan yang hadir untuk membawa alat rekaman.
Hal ini menimbulkan kesan persidangan kasus Ahok menjadi overprotektif.
"Semua alat komunikasi tidak diizikan dibawa ke dalam ruangan, baik handphone, alat rekam, maupun kamera. Bahkan pihak KY maupun kejaksaan juga tidak dibenarkan untuk melakukan perekaman sidang," kata Farid.
Namun, ia menyayangkan pemberlakuan aturan tersebut tanpa pengecualian bagi KY dan Kejaksaan.
Sebab, merekam proses persidangan menjadi penting bagi KY untuk kemudian menganlisisnya secara mendalam guna menemukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan hakim.
"Dari sisi KY merekam proses persidangan adalah keniscayaan sebagai bagian dari pemantauan persidangan. Pemantauan persidangan adalah bagian dari instrumen KY untuk melakukan pengawsan perilaku hakim. Tanpa perekaman pemantauan persidangan KY jadinya nihil," kata Farid.
Oleh karena itu, menurut Farid, ada kekeliruan kepolisian dalam menafsir aturan yang telah ditetapkan hakim terkait larangan membawa alat perekam dalam sidang Ahok, kemarin.
Sebab, hak merekam bagi KY merupakan hak konstitusional.
KY akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk persidangan selanjutnya.
"Yang pasti kami akan berkomunikasi untuk proses sidang berikutnya. Saya pikir soal komunikasi saja, ada yang keliru dalam memahami aturan dan bukan dari pengadilan," kata Farid.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
