Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diajak Beri Informasi Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kompas.com - 03/01/2017, 16:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemilu Berintegritas mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif mengawal proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun tujuh lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Puskapol Fisip UI, Indonesian Parlementary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

Peneliti Perludem Heroik Muttaqin Pratama menyampaikan, keikutsertaan masyarakat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sangatlah penting guna mencapai proses demokrasi yang baik dan berintegritas.

Sebab, untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang juga berintegritas.

Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu haruslah diisi oleh orang-orang yang berkarakter dan kompeten.

"Kenapa partisipasi masyarakat penting dalam seleksi KPU, Bawaslu, karena kualitas penyelenggaran pilkada dan pemilu tergantung dari kualitas penyelenggara itu sendiri," ujar Heroik di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017).

Sementara itu, peneliti ICW Almas Sjafrina menyampaikan, masyarakat dapat menginformasikan latar belakang para calon anggota KPU dan Bawaslu yang lolos tahap selanjutnya melalui email: rekamjejak@antikorupsi.org.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan informasi melalui telepon di nomor (021) 7901885/7994015 atau SMS di nomor 087888562428/081318031759.

Kerahkan tracker

Almas melanjutkan, selain mengandalkan informasi dari masyarakat, koalisi pemilu beritegritas juga mengerahkan peneliti atau tracker di sejumlah wilayah yang menjadi tempat tinggal para calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Tracker-nya 30 orang di 20 provinsi. Satu tracker bisa pantau satu hingga tiga orang calon anggota KPU dan Bawaslu," ujar Almas.

Almas menjelaskan, para tracker akan menelusuri rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan tiga indikator, yakni integritas, independensi, dan pengetahuan atau pengalaman mengenai kepemiluan para calon yang lolos seleksi.

"Integritas, kami menilai hanya anggota yang berintegritas yang bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas," ujar Almas.

Untuk independen, setidaknya para calon bersih dari kepentingan politik pihak mana pun.

"Sedangkan pengalaman, karena mereka menjadi penyelenggara sehingga sangat diperlukan komisioner yang sudah benar-benar siap menjalankan tugasnya," ujar Almas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com