Sekjen PPP Sarankan Bebas Visa untuk China Dievaluasi, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai sebaiknya kebijakan bebas visa untuk China ditinjau ulang.

Sebab, selain tak efektif meningkatkan jumlah wisatawan, kebijakan tersebut tidak resiprokal atau berlaku timbal balik untuk WNI yang berkunjung ke China.

Menurut Arsul, biasanya pemberlakuan kebijakan bebas visa dilakukan secara resiprokal di dua negara terkait.

(Baca: Sekjen PKB Usulkan Moratorium untuk Kebijakan Bebas Visa)

"Kita kalau ke China cuma bebas visa selama tiga hari. Tapi kalau mereka ke Indonesia jauh lebih lama dari itu. Ini kan tidak resiprokal," kata anggota Komisi III DPR ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

"China sudah memberlakukan kebijakan bebas visa yang resiprokal dengan negara lain namun dengan Indonesia tidak," lanjut dia.

Dengan demikian, Arsul menilai kebijakan bebas visa untuk China belum menguntungkan bagi Indonesia.

Apalagi, kata dia, kebijakan bebas visa juga rawan disalahgunakan dan memunculkan TKA ilegal.

(Baca: Ketua MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi)

"Lebih baik ditinjau ulang dulu lah, apakah dicabut atau dimoratorium itu tergantung proses peninjauan ulangnya, yang penting ditinjau ulang dulu," papar politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.