JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menilai, kebijakan bebas visa lebih banyak menimbulkan kerugian.
Karena itu, Karding menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut.
"Kita moratorium dululah. Dibaca dulu. Ambil jalan tengah yang tepat atau membangun sistem pengawasan ketenagakerjaan asing khususnya yang menyalahgunakan visa. Jadi kalau sepanjang itu tidak menjamin peningkatan, maka paling baik itu di evaluasi," kata Karding saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi
Ia juga mengaku mendapat laporan dari daerah terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal.
Saat ini, berdasarkan laporan yang didapat Karding, TKA ilegal ditemukan bekerja di sejumlah daerah. Dan mereka merupakan tenaga informal.
"Ini ternyata jumlah wisatawan asing juga tidak terlalu meningkat dan malah disalahgunakan oleh TKA ilegal yang malah mengerjakan pekerjaan kasar. Padahal pekerjaan itu bisa dikerjakan orang Indonesia yang membutuhkan," lanjut Karding.