Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Korban Banjir, Wapres Kalla Bertolak ke Bima

Kompas.com - 28/12/2016, 08:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat, Rabu (28/12/2016) pagi.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan menyusul terjadinya musibah banjir di kawasan tersebut pekan lalu.

"Kunjungan diawali dengan peninjauan Posko Utama Banjir di Kantor Pemerintah Kota Bima," demikian keterangan tertulis yang diterima awak media dari Sekretariat Wapres, Rabu.

Di lokasi tersebut, Kalla akan mendengarkan paparan atas proses penanggulangan banjir yang telah dilaksanakan. Selain itu, dia juga akan mengecek sejumlah lokasi yang terdampak banjir dan posko logistik di lokasi-lokasi tersebut.

Berdasarkan pendataan sementara BPBD, ada 105.753 penduduk terdampak banjir.

Sementara fasilitas umum milik pemerintah banyak yang rusak. Terdiri dari jembatan, perkantoran, infrastruktur jalan, sarana air bersih, dan fasilitas persampahan.

Selain itu, gedung sekolah, puskesmas, dan kantor lainnya mengalami kerusakan parah.

"Fasilitas umum seperti jembatan, jalan, dan sarana prasarana lain yang mengalami kerusakan mencapai Rp 255 miliar. Sementara sarana kesehatan, ada 4 Puskesmas, 29 Puskesmas Pembantu, 29 Polindes, 1 kantor Labkesda, dan sejumlah fasilitas kesehatan milik swasta rusak dengan total kerugian sebesar Rp 66,4 miliar," kata Kepala BPBD Kota Bima, Syarafuddin.

Sementara untuk kerusakan rumah penduduk akibat banjir, ia mengaku saat ini masih dalam proses pendataan untuk menghitung jumlah kerugian.

Begitu pula dengan hewan ternak dan lahan pertanian yang terendam lumpur akibat banjir, juga sedang dilakukan pendataan.

"Kerusakan rumah warga, lahan pertanian, dan hewan ternak masih dalam proses pendataan. Sedangkan sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah sedang kami rekap," kata dia.

(Baca juga: BNPB: Kerugian Banjir Bima Lebih dari Rp 1 Triliun)

Menurut Syafaruddin, selain merusak fasilitas pemerintah dan rumah penduduk, banjir yang menerjang kota tepian air itu menyebabkan aktivitas pemerintahan dan kegiatan ekonomi terganggu.

Terlebih lagi dua jembatan di daerah itu sudah terputus, sehingga menyebabkan akses transportasi di beberapa wilayah setempat menjadi terhambat.

"Sekolah diliburkan, listrik di beberapa wilayah yang rawan banjir juga masih padam. Begitu juga jaringan belum pulih," ujarnya.

(Baca juga: Pasien Korban Banjir di Bima Terus Bertambah Capai 9.923 Orang)

Sementara itu, lanjut Syarafuddin, warga pengungsi yang terdampak bencana secara bertahap sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing.

"Air yang menggenangi rumah warga sudah surut total. Warga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing," kata dia.

Untuk menjamin kebutuhan warga korban bencana, pihaknya intensif menerjunkan tim logistik. Pendirian dapur umum tiap kecamatan dan kelurahan pun mulai dilakukan secara efisien.

"Bantuan logistik kita salurkan melalui kelurahan. Kita juga sudah membuka dapur umum di 4 lokasi rawan bencana," ucap Syafaruddin.

Kompas TV 3.000 Korban Banjir Bima Berobat ke Posko Kesehatan


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com