Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Bulog Akui Sering Tunjuk Langsung Rekanan Sesuai Titipan Pejabat

Kompas.com - 20/12/2016, 21:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengakui bahwa ia sering menerima telepon dari kepala daerah, maupun pejabat tinggi mengenai persoalan kelangkaan komoditas bahan pokok di berbagai daerah.

Ia pun mengaku sering menunjuk langsung pengusaha yang dititipkan para kepala daerah atau para pejabat, untuk menjadi rekanan Bulog.

Hal itu dikatakan Djarot saat menjadi saksi dalam persidangan bagi terdakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/12/2016).

"Banyak gubernur dan bupati juga ada banyak. Saya kemudian melakukan penelitian lagi. Banyak yang saya penuhi, banyak yang saya tolak juga," ujar Djarot.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango kemudian menanyakan, apakah dalam setiap komunikasi itu, para pejabat tinggi termasuk merekomendasikan nama-nama pengusaha yang akan ditunjuk sebagai rekanan Bulog.

Djarot mengatakan, beberapa pejabat sekaligus menitipkan nama pengusaha yang akan ditunjuk sebagai rekanan Bulog.

"Ada yang merekomendasikan seseorang dan ada yang hanya soal kelangkaan saja," kata Djarot.

(Baca juga: Banyak Jawab Lupa, Dirut Bulog Ditegur Hakim Saat Sidang Irman Gusman)

Dalam persidangan ini, Irman Gusman didakwa menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Xaveriandy Sutanto dan Memi, distributor gula di Sumatera Barat.

Suap tersebut diduga terkait pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat.

Irman diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Salah satunya dengan meminta bantuan Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.

Djarot sendiri mengakui bahwa Irman menitipkan nama pengusaha untuk menjadi rekanan Perum Bulog di Sumatera Barat.

Menurut Djarot, permintaan itu disampaikan Irman melalui telepon, tidak lama setelah lebaran pada Juli 2016. Irman meminta agar pengusaha yang ia kenal, yakni Memi, dijadikan sebagai distributor gula Bulog di Sumatera Barat.

Kompas TV Irman Gusman Gugat Praperadilan terhadap KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com