Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Praja IPDN Terbukti Pakai Narkoba, Saya Pecat

Kompas.com - 16/12/2016, 16:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JATINANGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penidakan tegas untuk para pelaku terlibat narkoba harus dilakukan.

Termasuk bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Saya kira kalau ada praja IPDN terbukti pengguna narkoba, saya pecat," ujar Tjahjo di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016).

(baca: Di hadapan Praja IPDN, Buwas Ingatkan Narkoba Kini Jadi Senjata Perang Modern)

Tjahjo juga meminta kepada BNN untuk melakukan sidak narkotika di IPDN.

"Saya minta BNN secara periodik mengambil sampel urine praja, ini penting meski waktu tes waktu masuk IPDN sudah dilakukan," kata dia.

(baca: Buwas: Ada 72 Jaringan Narkotika Internasional Beroperasi di Indonesia)

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan bahwa penanganan narkotika tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja.

Sebab, penyalahgunaan narkotika sudah sangat luas di hampir seluruh wilayah, bahkan Instansi atau lembaga pemerintah.

"TNI yang punya kekuatan doktrin dan disiplin luar biasa, Polri, BNN yang saya pimpin, kejaksaan, kehakiman atau pemerintahan semua ada oknum terkontaminasi bahkan terlibat jaringan," kata Buwas.

Pihaknya juga sudah mendeteksi adanya 72 jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. Ke-72 jaringan itu bergerak sendiri-sendiri atau tidak saling terkait.

Kompas TV Jelang Akhir Tahun, Transaksi Narkoba Bertambah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com