Hukum Harus Jadi Panglima untuk Hindari Penyebaran ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Ahmad Dimiyati Natakusuma menilai kelompok radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) muncul karena tidak hadirnya negara dalam penegakan hukum Hukum yang seharunsya dijadikan sebagai panglima, justru tidak ditegakkan secara adil.

"Kalau state tidak jadikan hukum sebagai panglima, ya itu akan terjadi. Kalau hukum sudah jadi panglima ya tegakkan, negara harus ada di tengah tidak boleh ke kanan ke kiri, harus adil, keadilan itu yang harus dijunjung," kata dia.

Dimyati pun mencontohkan pernyataan Panglima TNI bahwa saat ini ISIS di Asia Tenggara sedang membangun basis di Filipina. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, Filipina dipilih lantaran di negara itu penegakan hukum tidak dilaksanakan.

Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte menerapkan hukuman tembak mati bagi bandar dan pengedar narkoba, tanpa melewati pengadilan. Kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf pun dibiarkan bebas melakukan aksinya.

"Maka, Indonesia antisipasinya harus melakukan reformasi hukum, penegakan hukum yang betul-betul sesuai dengan hukum yang ada atau konstitusi," kata dia.

Jika hukum tidak ditegakkan, Dimyati meyakini ajaran ISIS sangat mudah menyebar di Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan negara mayoritas Islam sehingga ajaran ISIS bisa lebih mudah tersebar, baik melalui individu atau pun ormas.

"Di negara-negara yang ada Islamnya mungkin saja benih-benih itu tumbuh, bukan tidak ada," kata Dimyati.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ada informasi bahwa kawasan Filipina selatan yang dekat dengan perbatasan Indonesia, akan menjadi basis pergerakan ISIS di Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat Seminar Nasional bertema Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

“Saya sudah enam bulan lebih berteriak tentang ini, dan syukur alhamdulilah Presiden Rodrigo Duterte pada 14 November lalu menyampaikan benar bahwa ISIS menjadikan Filipina selatan sebagai basis di Asia Tenggara. Dan Presiden Duterte akan mengabaikan HAM untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.