Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari HAM Diharapkan Jadi Momentum Pemenuhan Janji Jokowi

Kompas.com - 08/12/2016, 22:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu berharap peringatan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2016 menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji yang pernah diucapkan.

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM agar tidak menjadi beban sejarah bangsa Indonesia.

Maria Katarina Sumarsih, salah satu keluarga korban kasus Tragedi Semanggi I 13 November 1998 mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menutup pintu keadilan bagi korban.

Dia berharap ada niat baik dan langkah nyata dari Presiden Jokowi untuk memenuhi janji.

"Harapan kami, hari HAM menjadi momentum bagi Presiden untuk mulai menciptakan konsep penyelesaian. Jika ada keberanian dan ketulusan Presiden," ujar Sumarsih saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

(Baca: Sumarsih: Saya Masih Menyimpan Harapan kepada Presiden Jokowi...)

Sumarsih menuturkan, selama dua tahun masa pemerintahan, Presiden Jokowi belum memberikan perhatian terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma mengatakan, hingga saat ini belum ada satu konsep atau format dari pemerintah terkait penyelesaian kasus melalui jalur yudisial maupun non yudisial.

Sementara, pada pidato hari HAM 9 Desember 2014, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia sebagai dasar hubungan pemerintah dan rakyat.

(Baca: "Presiden Tak Pernah Temui Aksi Keluarga Korban Pelanggaran HAM...")

Presiden pun menekankan rekonsiliasi menyeluruh dan pengadilan HAM ad hoc sebagai dua mekanisme yang akan dilalui.

"Namun apa yang terjadi? Ada banyak agenda impunitas baik secara terang maupun malu-malu dibela oleh Presiden. Bersama dengan para pembantunya (menteri) melakukan tindakan yang bertentangan dengan agenda penyelesaian," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com