Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Akan Tegas Tindak Anak Buahnya yang Terjerat Kasus Korupsi

Kompas.com - 01/12/2016, 22:30 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku tetap tegas memberlakukan anak buahnya yang terjerat kasus korupsi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sikap tegas ini termasuk kepada Jaksa AF yang ditangkap tangan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kejaksaan, Rabu (23/11/2016).

"Saya ingin sampaikan bahwa Jaksa Agung tidak pernah akan halang-halangi atau membela yang salah," kata Prasetyo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

"Siapa pun itu sama seperti halnya masyarakat lain. Tidak ada sandiwara," ujarnya.

Menurut Prasetyo, Korps Adhyaksa serius dalam menindak tegas AF. Pasalnya, kata dia, jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi harus dibersihkan dari Kejaksaan.

"Jadi kita tidak main-main. Di sini kita punya 10.000 jaksa. Kalau ada dua-tiga oknum, harus ditindak tegas. Ini adalah pembersihan internal kita ketika ada aparat atau oknum kita yang melakukan penyimpangan," tutur Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, keseriusan kejaksaan membersihkan internalnya dapat dibuktikan dari penanganan perkara kasus AF. Ini terlihat dari perkara AF yang terhitung cepat diproses.

Bahkan, AF bersama pemberi suap rencananya segera dilimpahkan ke pengadilan minggu depan.

"Kalian boleh lihat nanti apa yang akan kita lakukan. Bahkan targetnya minggu depan perkara keduanya sudah akan dilimpahkan ke pengadilan," ucap Prasetyo.

(Baca juga: Jaksa Agung: Kasus Jaksa AF Bukti Keseriusan Kejaksaan Perangi Pungli)

AF ditangkap atas dugaan menerima suap senilai Rp 1,5 miliar. Uang itu untuk penanganan perkara pembelian hak atas tanah BPN Kabupaten Sumenep yang saat ini ditangani oleh tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penangkapan itu dilakukan oleh Saber Pungli Kejati Jatim. Dari hasil kesepakatan dengan Kejati Jatim, Kejagung mengambil alih penanganan kasus itu.

Kompas TV Jaksa Terlibat Penyuapan Perkara Persidangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com