Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Imbau PNS Daerah Tidak ke Jakarta untuk Demo 2 Desember

Kompas.com - 29/11/2016, 17:52 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar Jakarta tidak ke Ibu Kota jika hanya untuk mengikuti aksi yang bakal dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Pada acara yang akan digelar di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016 itu, GNPF MUI mengaku akan melakukan doa bersama dan shalat Jumat berjamaah.

Tjahjo menyampaikan, jika PNS ingin ikut serta menjadi bagian dari kegiatan tersebut, maka sedianya dilakukan dilakukan di daerah masing-masing.

"Kalau doa bersama untuk NKRI, untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk tetap terjaganya Pancasila dan UUD 1945 dan kemajemukan bangsa, bisa dilakukan doa bersama di daerah masing masing-masing melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2016).

Tjahjo menegaskan, PNS tetap harus memprioritaskan pelayanan terhadap publik yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Maka dari itu, jika ingin mengikuti kegiatan tersebut, sedianya mereka tidak menyebab pelayanan terhadap publik menjadi terganggu.

Tjahjo menambahkan, semua pihak juga tetap harus menjunjung keamanan dan ketertiban bersama. Hal ini demi kesatuan NKRI.

"Kapolri menjaga kamtibmas bersama TNI dan PNS serta elemen-elemen masyarakat lainnya, khususnya ulama, wajib menjaga stabilitas nasional dan stabilitas daerah," kata politisi PDI-P tersebut.

(Baca juga: Mendagri Persilakan PNS Ikut Aksi 2 Desember)

Aksi yang digagas oleh GNPF MUI untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kepolisian RI memberi izin dengan aturan bahwa aksi unjuk rasa digelar di Monas. "Jika kurang disiapkan di Jalan Merdeka Selatan," kata Kapolri.

Rencananya, unjuk rasa akan dimulai pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.

Kompas TV Rizieq Shihab: Target Kami Penista Agama Harus Ditahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com