Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Dorong Profesionalisme Guru

Kompas.com - 25/11/2016, 11:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, profesionalisme guru belum memenuhi harapan yang diinginkan pemerintah.

Sebab, belum sepenuhnya guru-guru yang ada bisa mengemban tugasnya secara profesional.

Muhadjir mengakui, masih diperlukan berbagai upaya keras agar pekerjaan guru bisa dilaksanakan lebih baik lagi ke depannya.

Maka dari itu, pemerintah akan terus mengupayakan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

"Namun, upaya itu akan sia-sia belaka tanpa keinginan keras dari pihak guru itu sendiri,” kata Mihadjir melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/11/2016).

Muhadjir menyampaikan, peran seorang guru sangat strategis. Sebab ia menjadi "motor" untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, "Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan. Di tengah, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan".

Untuk memenuhi pengabdiannya itu, profesi guru sangat lekat dengan sifat altruistik, sifat yang mengedepankan perhatian atau kesejahteraan bagi orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri.

“Tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang lepas dari sentuhan guru. Seorang guru rela menjadikan muridnya menjadi orang sukses, bahkan ia ikhlas menjadikannya lebih sukses daripada anaknya sendiri." kata Muhadjir.

Ia mengatakan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan para guru. Harapannya, agar guru lebih profesional lagi ke depannya.

Diantaranya dengan pemberian sertifikat profesi dan tunjangan profesi guru.

Kemudian, pemerintah juga terus menggiatkan program pengembangan diri guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG), dan program Guru Pembelajar.

Sedangkan untuk menjawab kebutuhan penyediaan guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbud mendorong para guru adaptif untuk mendapatkan sertifikat keahlian ganda. Sehingga, dapat berperan sebagai guru produktif.

Muhadjir menambahkan, pemerintah juga mengupayakan kebutuhan tenaga pengajar di pelosok dan daerah daerah terpencil.

Ia menjelaskan, pada 2015 pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menghadirkan para pendidik untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) melalui program Guru Garis Depan (GGD) dan Sarjana Mendidik di 3T (SM-3T).

"Tercatat pada tahun 2015, sebanyak 797 GGD ditempatkan di empat Provinsi, 28 Kabupaten. Untuk tahun ini pemerintah direncanakan akan menempatkan sekitar 6.296 GGD di 28 Provinsi dan 93 Kabupaten. Sebagai program rintisan untuk GGD, di tahun 2016 ini, tercatat sebanyak 2.993 orang SM-3T yang bersedia mengabdi untuk bangsanya di bidang pendidikan telah ditugaskan di 20 Provinsi dan 56 Kabupaten di seluruh Indonesia," kata Muhadjir.

Dalam rangka Peringatan hari Hari Guru Nasional dan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-71 PGRI, akan diadakan kegiatan Simposium Guru Nasional di Sentul International Convention Center (SICC) pada Sabtu (26/11/2016).

Rencananya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 2000 guru dari seluruh Indonesia. Simposium tersebut menjadi wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

Puncak acara tersebut akan dilaksanakan pada keesokan harinya, Minggu (27/11/2016). Acara tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta 11.000 orang guru dan tenaga kependidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com