Panglima TNI: Kalau Makar Bukan Urusan Polisi Saja, melainkan TNI Juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapan mengerahkan prajuritnya untuk menghadapi aksi demonstrasi pada 25 November mendatang.

Informasi kepolisian menyatakan bahwa sekelompok massa hendak "menduduki" DPR RI dan menggulingkan pemerintah.

"Kami awasi terus 24 jam. Bila tindakan makar maka bukan urusan polisi saja, melainkan urusan TNI juga," ujar Gatot di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Oleh karena itu, intelijen TNI dan Polri akan bekerja sama untuk mencari "sutradara" dan aktor di balik tindakan melawan hukum itu.

Untuk mencegah tindakan makar, maka polisi dan TNI akan menjaga ketat sekitar Gedung DPR/MPR.

"Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka ikut bertanggung jawab. Bukan hanya mereka yang mengajukan izin ke polisi," kata Gatot.

Gatot mengatakan, TNI telah mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dari aksi demonstrasi nanti.

TNI dan Polri pun memetakan obyek vital yang harus dilindungi dan dikerahkan pengamanan ekstra.

"Kalau ada (perlawanan), penjarakan. Masyarakat biasa saja yang melihat suatu kejadian, ada pembiaran, dihukum," kata Gatot.

Gatot pun meminta prajuritnya yang berhadapan dengan massa nanti tidak menggunakan senjata. Jadi, dengan tangan kosong, prajurit TNI bersama personel Polri berupaya merebut senjata yang digunakan massa.

"Saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan, saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat tidak boleh negara ini disibukkan oleh hal-hal seperti ini," kata Gatot.

"Saya yakinkan prajurit saya di mana pun sudah siap dan bersama dengan kepolisian menjaga, keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat," lanjut dia.