Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Ada Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 15/11/2016, 19:55 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dinilai penting.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menilai, perwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu dapat memengaruhi kesempatan perempuan di lembaga pemerintahan dan parlemen.

"Ketika dia membuat peraturan itu menjadi penting komitmennya. Dia menjaga keterwakilan perempuan," ujar Dian, di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Selain itu, kata Dian, kehadiran tersebut dapat mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjangkau pemilih perempuan dalam rangka pendidikan politik.

"KPU punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih. Kalau tidak ada perempuan di situ akan sulit pemilih perempuan dijangkau," kata dia.

Dian menilai, kehadiran mereka dapat mempermudah perempuan untuk melaporkan masalah pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau tidak ada keterwakilan perempuan, teman-teman perempuan akan sulit mendapat akses untuk melapor kepada Bawaslu," kata Dian.

Oleh karena itu, komitmen panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dinilai penting untuk memastikan ketersediaan perwakilan perempuan di kedua lembaga tersebut.

Dengan demikian, DPR juga memiliki keleluasaan untuk memilih komisioner perempuan saat  uji kelayakan dan kepatutan.

"Tinggal bagaimana komitmen timsel untuk memastikan tersedia cukup calon KPU dan Bawaslu dari perempuan untuk dibawa fit and proper test sehingga DPR punya keleluasaan untuk memilih," kata Dian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com