Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Demokrasi Indonesia Diakui Dunia

Kompas.com - 13/11/2016, 16:50 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, demokrasi di Indonesia semakin matang dan berhasil. Bahkan sudah diakui dunia.

"19 tahun kita reformasi. Hampir seluruh dunia mengakui proses demokrasi di tanah air yang luar biasa," ujar Zulkifli saat Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Zulkifli mengatakan, demokrasi Indonesia terlihat dari akrabnya Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. 

Padahal Jokowi dan Prabowo merupaka rival dalam Pemilihan Presiden 2014. 

Kendati saat itu rivalitas Jokowi dengan Prabowo panas, kini justru terlihat semakin akrab.

"Kita saksikan kemarin sudah sama-sama naik kuda bareng. Indah sekali demokrasi kita," ucap Zulkifli. (Baca: Serunya Jokowi dan Prabowo Naik Kuda di Hambalang)

Menurut Zulkifli, pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2015 juga menunjukkan baiknya kualitas demokrasi Indonesia.

"Kemarin kita Pilkada di 260 wilayah, tidak ada satupun yang meninggal, tidak ada satupun rumah yang rusak. Tahun ini 100 lebih, tidak ada soal," kata Zulkifli.

Selain itu, proses demokrasi di Indonesia juga terlihat dari baiknya toleransi di beberapa daerah.

Zulkifli mencontohkan, terpilihnya gubernur yang tidak berasal dari mayoritas pemeluk agama di beberapa daerah.

"Kalimantan Tengah mayoritas Muslim, tapi gubernurnya Kristen tidak ada masalah. Teman kita di Kalimantan Barat gubernurnya Katolik, meski mayoritas penduduk Islam tidak ada masalah juga," kata Zulkifli.

Kompas TV JK: Demokrasi yang Baik, Bersahabat, Kalem
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com