Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kalau Ada yang Mau Menginap Silakan, DPR Rumah Rakyat Kok

Kompas.com - 04/11/2016, 12:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempersilakan jika ada peserta demo 4 November yang ingin menginap di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, parlemen adalah rumah rakyat sehingga harus terbuka bagi rakyat jika memang diperlukan.

"Kalau ada permintaan dan ada masyarakat yang mau menginap, ya silakan. Kami buka untuk menginap. DPR ini rumah rakyat kok," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Namun, hingga saat ini, kata Fadli, belum ada pengajuan untuk menginap di DPR.

Menurut Fadli, peserta aksi ada yang ditampung di beberapa masjid serta mendapatkan fasilitas makanan dan minuman.

(Baca: Ketua MPR Minta Kesekjenan Beri Izin jika Ada Massa Demo 4 November yang Menginap di DPR)

"Kalau tidak tertampung ya silakan ke DPR. Ini rumah rakyat," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, selain melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, massa juga menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Mereka (pendemo) katanya mau nginep di DPR. Mereka katanya sudah koordinasi dengan DPR," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/11/2016).

(Baca: Ikut Demo, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Mengaku Penuhi Undangan)

Awi tak mengetahui secara pasti apakah rencana massa menginap di Gedung DPR/MPR RI tersebut benar dilakukan atau tidak.

Ia mengatakan, pihak kepolisian juga tidak bisa melarang aksi tersebut. Namun, Awi memastikan polisi akan tetap memantau pergerakan massa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com