Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis HAM Pertanyakan Rekaman Percakapan Pollycarpus dan Muchdi PR soal Munir

Kompas.com - 30/10/2016, 15:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) yakin bahwa kepolisian dan kejaksaan memiliki bukti penting dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Para aktivis HAM mendesak agar bukti tersebut dapat diungkap ke publik dan menjadi novum baru untuk mengajukan peninjauan kembali kasus Munir ke Mahkamah Agung.

Aktivis Kasum, M Islah, mengatakan bahwa bukti penting itu adalah rekaman percakapan antara mantan pilot maskapai Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi PR.

"Rekaman suara ini adalah pembicaraan dari 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang menjadi temuan Ketua Tim (Penyelidikan Kasus) Munir saat itu sepulang dari Seatle, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, dan diakui oleh pihak Kejaksaan Agung," kata Islah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (30/10/2016). 

Aktivis lainnya, Choirul Anam, mengatakan bahwa sebelum kasus pembunuhan Munir masuk ke persidangan, ia bertemu dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan dan Direktur Prapenuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung, Suroso.

Menurut Choirul, keduanya saat itu mengaku ada rekaman percakapan antara Muchdi dan Pollycarpus. Pengakuan serupa awalnya juga diungkapkan Bambang Hendarso Danuri.

"Isinya pendek-pendek, 'Siap, laksanakan.' Kami tanyakan apakah (rekaman) itu juga akan dilampirkan, Senin-nya kasus Muchdi berjalan di persidangan, tidak ada satu pun bukti rekaman tersebut," kata dia.

Choirul mempertanyakan keberadaan rekaman itu, apakah hilang atau disembunyikan. Ia yakin bahwa rekaman itu ada di kepolisian dan di kejaksaan.

Choirul mengaku telah mengonfirmasi keberadaan rekaman percakapan yang tidak disebutkan di dalam persidangan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum saat itu, Abdul Haris Ritonga.

Namun, Haris menyatakan bahwa rekaman itu tidak ada.

"Yang ada katanya hanya call data recorder (CDR)," ujarnya.

Choirul meragukan pernyataan Haris sebab sejumlah orang sebelumnya telah mengonfirmasi keberadaan rekaman itu.

Menurut dia, jika rekaman percakapan itu dibuka ke publik maka dapat menjadi bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com