Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKS Nilai Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Masih Perlu Dikaji

Kompas.com - 27/10/2016, 12:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto masih perlu dikaji.

Hal itu disampaikan Mustafa Kamal, meskipun pada 2008, PKS sempat membuat iklan tentang pahlawan dan memuat nama Soeharto di dalamnya.

"Saya rasa masih perlu kajian untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, bisa dilakukan oleh Komisi VIII DPR yang salah satu mitra kerjanya Kementerian Sosial, kan Kementerian Sosial yang mengeluarkan gelar pahlawan nasional," kata Mustafa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Saat ditanya alasan dulunya sempat mengiklankan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Mustafa menjawab hal itu bisa jadi merupakan usulan pribadi.

Sebab, belum ada kajian mendalam di internal partai berlambang sabit kembar tersebut.

(Baca juga: Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar)

 

Mustafa menambahkan, saat ini justru PKS tengah mengusahakan nama Kasman Singodimedjo sebagai pahlawan nasioanal. Menurut Mustafa, hal itu merupakan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah melakukan kajian mendalam.

"Jadi gelar pahlawan nasioanal untuk Soeharto itu harus dikaji lebih dalam lagi," ujar Mustafa.

Nama Soeharto masuk sebagai satu dari empat tokoh yang sedang dibahas oleh Dewan Gelar, guna memperoleh gelar pahlawan nasional tahun ini.

Sebagian kalangan menilai hal itu melukai rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kompas TV Gelar untuk Soeharto, Layak atau Tidak? - Dua Arah Eps 11 Bag 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com