Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar

Kompas.com - 22/06/2016, 22:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan empat nama memenuhi syarat administratif untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Menurut Khofifah, pemerintah menerima 13 nama yang diajukan sebagai pahlawan nasional. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya belum memenuhi syarat administratif, sedangkan empat nama lolos.

(Baca: Pengajuan Pahlawan Nasional untuk Soeharto Sudah Sampai di Dewan Gelar)

 

Keempat nama tersebut antara lain Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, Soeharto dan Abdurrahman Baswedan. Satu nama lagi tak disebut Khofifah. 

"Empat nama sudah memenuhi syarat administratif," ujar Khofifah saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Khofifah menuturkan, pada tahun 2015, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah menetapkan nama Gus Dur, Soeharto dan Abdurrahman Baswedan lolos persyaratan administratif untuk dianugerahi gelar pahlawan.

Nama-nama tersebut kemudian diajukan Tim TP2GP ke Dewan Gelar. Namun, menurut Khofifah, Dewan Gelar masih mengendapkan nama Gus Dur dan Soeharto sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Nama-nama itu sudah diputuskan dalam rapat tim TP2GP, setelah itu hasilnya disampaikan ke tim Dewan Gelar. Nama Gus Dur dan Soeharto itu ada dalam satu surat. Untuk Gus Dur dan Soeharto masih menunggu waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi posisinya seperti itu," ungkap Khofifah.

(Baca: Aktivis '98 Nilai Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional)

Menurut Khofifah, mengacu pada proses pengajuan gelar pahlawan, maka Dewan Gelar akan memberikan nama-nama yang telah lolos syarat administratif kepada Presiden. Kemudian Presiden yang akan menentukan nama-nama yang berhak menyandang gelar pahlawan nasional.

"Penganugerahan gelar pahlawan dijatuhkan kepada berapa orang tergantung keputusan Presiden. Jadi keputusan tetap di tangan Presiden," pungkasnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com