Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Nilai Kinerja Legislasi Meningkat Drastis pada 2016, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/10/2016, 09:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, kinerja legislasi pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 meningkat drastis bila dibandingkan dengan Prolegnas 2015.

Sebab, pada Prolegnas 2015 rancangan Undang-undang (RUU) yang berhasil diselesaikan hanya satu RUU nonkumulatif.

Adapun RUU nonkumulatif yakni di luar RUU yang hanya membutuhkan pengesahan. Dengan kata lain, RUU nonkumulatif merupakan RUU yang membutuhkan penyusunan dari mulai draf hingga menjadi undang-undang.

Pada Prolegnas 2016, DPR menyelesaikan tujuh RUU nonkumulatif.

Ketujuh RUU itu adalah RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Penyandang Disabilitas, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU Pilkada, RUU Tax Amnesty, dan RUU Paten.

"Jadi jelas di masa Prolegnas 2016 produktivitas legislasi DPR meningkat drastis," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Namun, ia mengakui bahwa kinerja untuk Prolegnas 2017 harus terus ditingkatkan.

Meski demikian, Agus menyatakan tak semua undang-undang (UU) bisa dibahas secara cepat. Ada UU yang membutuhkan pembahasan secara mendalam.

Agus mengaku tetap mengupayakan agar satu RUU bisa selesai dibahas dalam tiga kali masa sidang. Idealnya, satu RUU bisa selesai dalam tiga masa sidang.

"Makanya kita tetap ada evaluasi kok. Setelah satu RUU dibahas selama tiga masa sidang, tapi belum selesai nanti kami panggil supaya tetap ada perencanaan yang jelas dan ke depannya bisa lebih optimal lagi," tutur politisi Partai Demokrat itu.

Kompas TV DPR "Rajin" Pantau Kasus Dimas Kanjeng
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com