Pemerintah Berwacana Hapus Ujian Nasional di 30 Persen Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menghapus pelaksanaan ujian nasional di 30 persen sekolah di Indonesia. Penghapusan itu berlaku bagi sekolah yang memiliki nilai di atas rata-rata standar nasional.

“Sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi kualitas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (25/10/2016).

Ia menjelaskan, pelaksanaan ujian nasional merupakan instrument yang digunakan pemerintah untuk memetakan kemampuan masing-masing sekolah di Tanah Air.

(Baca: Mendikbud Ingin UN Tidak Setiap Tahun Digelar)

Dengan demikian, diketahui kekurangan dan kelebihan dari setiap sekolah. Jika masih ada sekolah yang memiliki kekurangan, pemerintah akan memberikan treatment untuk memperbaiki kualitas sekolah itu.

Treatment itu diberikan selama beberapa waktu sebelum akhirnya sekolah itu diuji kembali. “Sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai, berapa yang sudah tercapai. Kalau belum, berapa yang belum. Nanti kita treatment lagi,” ujarnya.

“Kalau sudah begitu (di atas standar nasional), apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan enggak perlu. Seharusnya dia diberi penghargaan,” ujarnya.

Salah satu target treatment yang akan disasar pemerintah yaitu perbaikan kualitas guru. Di samping perbaikan kualitas sekolah itu sendiri.

(Baca: Kemendikbud Sebut UN Berbasis Komputer Minimalisasi Kecurangan)

Ia mencontohkan, jika kekurangan sekolah terletak pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, maka salah satu materi evaluasi akan menyasar pada kualitas laboratorium yang dimiliki masing-masing sekolah.

"Jadi kita betul-betul fokus dari masalah. Tapi kalau kita hanya melihat secara nasional, kita kan nggak bisa tahu dimana letak masalah yang standarnya masih lemah di mana, di kota mana, kita tidak bisa tahu," tandasnya.