Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Akui Berikan Uang 28.000 Dollar Singapura kepada Panitera PN Jakpus Santoso

Kompas.com - 24/10/2016, 18:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahmad Yani, staf Wiranatakusumah Legal and Consultant, mengaku, telah menyerahkan uang 28.000 dollar Singapura kepada panitera PN Jakarta Pusat, M Santoso.

Uang tersebut diserahkan di Kantor Wiranatakusumah Legal and Consultant di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Yani saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap terhadap Santoso oleh bos Wiranatukusumah Legal and Consultant, Raoul Adhitya Kusumah, Senin (24/10/2016).

Raoul merupakan kuasa hukum dari PT Kapuas Tunggal Persada (KTP), Wiryo Triyono, dan Carey Tocalu.

Suap itu, sebut Yani, untuk memenangkan perkara perdata PT KTP dengan PT Mitra Maju Sukses (MMS) di PN Jakarta Pusat.

Hal itu diketahui Yani dari Raoul. “Kata Pak Santoso (uang itu) untuk menangin perkara. Saya dapat info dari Pak Raoul juga gitu,” kata Yani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

(Baca: Pengacara Didakwa Menyuap Panitera dan Hakim PN Jakarta Pusat)

Dari 28.000 dollar, diduga rencananya akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara perdata tersebut, Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya, sebesar 25.000 dollar Singapura.

Sementara itu, 3.000 dollar Singapura sisanya diberikan kepada Santoso. Proses pemberian uang dilakukan pada 30 Juni 2016, atau setelah putusan perakara perdata itu dibacakan.

Dalam putusannya, gugatan yang diajukan PT MMS tidak dapat diterima. Sebelum putusan diambil, Yani mengaku telah berkomunikasi dengan Santoso.

“Saya dapat informasi dari Santoso kalau kasus dimenangkan,” ujarnya.

Yani menambahkan, uang yang diberikan kepada Santoso dibagi ke dalam dua amplop. Pembagian itu atas perintah Raoul.

Kompas TV Diduga Suap untuk Memenangkan Perkara

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com