Jaksa Agung Bantah Ada Politisasi Terkait Pencarian Dokumen TPF Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada upaya politisasi terkait pencarian dokumen laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Dokumen tersebut diduga hilang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima, TPF saat itu telah menyerahkan dokumen asli ke SBY. Namun, penyerahan bukan ke Sekretariat Negara.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menanggapi pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, yang menyebut perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bernuansa politik.

"Tidak ada politisasi. Tidak benar yang namanya mempolitisasi hak asasi manusia," ujar Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

(baca: Jaksa Agung Siap Sambangi SBY untuk Cari Dokumen TPF Munir)

Prasetyo menuturkan, semua pihak sebaiknya bersikap positif selama pihaknya melakukan pencarian dokumen TPF Munir.

Menurut dia, upaya pencarian tersebut hanya melanjutkan apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dan tidak perlu ada pertentangan pendapat.

"Di mana politisasinya? Tidak ada politisasi-politisasian. Kita ini mau mencari kebenaran. Jangan ada tuduhan seperti itu. Saya hanya melanjutkan apa yang ada," kata Prasetyo.

"Mestinya semua pihak harus menanggapi secara positif, jangan negative thinking," tambah dia.

(baca: Demokrat Minta Jaksa Agung Juga Tanya Megawati soal Kasus Munir)

Menurut Prasetyo, selama ini Pemerintah tidak menyimpan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

Baik Kementerian Sekretariat Negara dan aparat penegak hukum tidak mengetahui keberadaan dokumen itu.

"faktanya nggak ada kok, bagaimana? Sedangkan di lingkungan Setneg aja enggak, ada apalagi di tempat lain," tutur Prasetyo.

(baca: Polemik Dokumen Laporan TPF Munir, Ini Kata SBY)