Delapan Rekomendasi "Duta Jokowi" untuk Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Nasional Duta Joko Widodo memberikan 8 rekomendasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Rekomendasi ini merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 14-16 Oktober 2016, di Depok, Jawa Barat, yang dihadiri para koordinator perwakilan dari 22 provinsi di Indonesia.

Pertama, dalam bidang pendidikan, Duta Jokowi merekomendasikan untuk segera mendesain ulang pendidikan vokasi.

Bonus demografi pada tahun 2025 menjadi peluang menciptakan sumber daya manusia yang terampil.

"Salah satu implementasi Nawacita ke-6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional," kata Koordinator Nasional Duta Joko Widodo, Joanes Joko melalui keterangan tertulis, Senin (17/10/2016).

Kedua, dalam bidang pedesaan perlu peningkatan pengendalian implementasi dana desa.

Selain itu, Duta Jokowi juga akan membangun posko pengaduan pungli dan korupsi dana desa.

Joanes menuturkan, ketidaksiapan desa mengelola dana desa telah menimbulkan potensi dimanfaatkan oknum penyelenggara dan penegak hukum sebagai lapak pungli dan korupsi secara masif dan sistematis.

Ketiga, dalam bidang HAM, merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM.

Tidak hanya dengan rekonsiliasi, penyelesaian pelanggaran HAM diiringi pengungkapan kebenaran dengan permintaan maaf negara dan pelurusan narasi sejarah.

"Duta Joko Widodo juga mengusulkan dihentikannya hukuman mati dan diganti dengan hukuman akumulatif kurungan penjara," ujar Joanes.

Keempat, dalam bidang reforma agraria.

Duta Jokowi merekomendasikan pembentukan desk khusus mengenai reforma agraria yang langsung dibawah koordinasi dengan Presiden.

Hal itu diperlukan sebagai percepatan reforma agraria yang tepat sasaran melalui sinergi antar kementerian.

Kelima, perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.