Wakil Ketua DPR Usul Presiden Terbitkan Aturan Larangan Pejabat Ikut Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo yang melarang pejabat negara, termasuk non-pemerintah, untuk ikut kampanye Pilkada 2017.

Namun, ia menilai peringatan tersebut seharusnya tak sebatas imbauan atau larangan. Menurut Taufik, perintah tersebut mesti disertai sanksi tegas.

"Saya mengharapkan pemerintah melegalkan larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan kepres (Keputusan Presiden) atau perpres (Peraturan Presiden)," kata Taufik melalui keterangan tertulis, Jumat (7/10/2016).

Dengan adanya kepres atau perpres tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pejabat negara, termasuk non-pemerintah, yang memiliki pengaruh kelembagaan untuk berani ikut kampanye pilkada.

"Nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan Akbar Demokrasi Rakyat indonesia tentunya akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika Menteri, Pejabat/Pimpinan/Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintahan, tetap nekat ikut kampanye," tutur Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Taufik pun mengimbau masyarakat menggunakan hak suara untuk memilih calon kepala daerah yang dinilai paling mumpuni serta mengemban amanat rakyat dengan baik. 

Selain itu, ia meminta masyarakat tak terpengaruh bujuk rayu apapun apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain politik uang.

"Karena saya pastikan calon kepala daerah yang menggunakan money politik, tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan atau kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah," tutup Taufik.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin agar para pembantunya di kabinet fokus untuk bekerja menyelesaikan berbagai persoalan. Jokowi berharap tak ada menteri yang ikut berkampanye.

(Baca: Jokowi Sempat Bertanya ke Para Menteri, "Ada yang Mau Ikut Kampanye Pilkada?")

"Apalagi dalam kabinet kerja ini kan tingkat kecepatan Presiden yang luar biasa, maka Menteri harus siap. Maka sampai sekarang tak ada satu Menteri pun yang kampanye," kata dia.

Pramono enggan berandai-andai jika dalam perjalanannya ada menteri yang ingin kampanye, apakah harus mundur atau atau cuti dari jabatannya. "Tidak ada yang berkampanye," kata dia.