Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rilis Data Berbeda, KPI Akui Masih Sinkronisasi

Kompas.com - 03/10/2016, 20:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merilis data yang berbeda terkait hasil penilaian sepuluh lembaga penyiaran swasta (LPS) yang izin penyiarannya akan habis tahun ini.

Awalnya KPI sempat merilis data tersebut pada 26 September silam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR.

Data yang dirilis KPI itu berdasarkan data yang dihimpun oleh KPI kepengurusan sebelumnya. Berikut data yang dirilis KPI pada 26 September :

1. SCTV skor 243
2. ANTV skor 236,4
3. Indosiar skor 236,2
4. MNC skor 222,5
5. Trans 7 skor 222,3
6. Metro TV skor 221,7
7. Global TV skor 218,75
8. TV One skor 219, 6
9. Trans TV 203
10. RCTI skor 202,15

(Baca: Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI)

Penilaian mencakup program siaran, sumber daya manusia, administrasi dan sistem stasiun jaringan. 

 

Namun saat rapat kerja bersama Komisi I hari ini, Senin (3/10/2016), data yang dirilis justru berbeda.

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengaku data yang dirilis hari ini merupakan data terbaru yang telah diperbaharui, yakni mencakup data sejak tahun 2006.

Berikut data yang dirilis KPI hari ini :

1. Indosiar skor 226,10
2. Trans 7 skor 226,00
3. MNCTV skor 224,30
4. ANTV skor 221,90
5. TV One skor 221,35
6. SCTV skor 220,75
7. Metro TV skor 213,25
8. Global TV skor 210,30
9. Trans TV skor 203,75
10. RCTI skor 190,60

Menanggapi data yang berbeda tersebut, Yuliandre mengaku pihaknya tengah mengintegrasikan data lama dan baru.

Karena itu ia berharap ke depannya seluruh data yang telah terintegrasi mampu menghasilkan penilaian yang objektif.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi I Evita Nursanty mengatakan KPI harus segera berbenah

(Baca: Menkominfo Segera Rapat dengan KPI Bahas Perpanjangan Izin Siar 10 TV Swasta)

Hal yang mendesak dibenahi adalah manajemen data. "Kita melihat tidak ada yang nilainya di bawah 160 yang artinya semua baik, teguran yg pernah diterima masing-masing LPS lantas tindak lanjutnya seperti apa ditambah pula ini datanya kok berbeda," kata Evita.

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com