Mendagri Tak Akan Campuri Proses Hukum Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melibatkan diri pada tahapan atau proses hukum yang sedang dijalani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK tahun 2011-2012.

"Kami tidak melibatkan diri pada tahapan atau proses hukum yang diproses KPK. Kami sudah panggil eselon I, Pak Zudan yang dulu biro hukum, untuk tangani masalah ini," ucap Tjahjo seusai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Tjahjo meminta kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman agar kooperatif terhadap KPK. Irman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (30/9/2016).

(Baca: KPK Jadwalkan Pemanggilan Gamawan Fauzi dan Setya Novanto Terkait Kasus E-KTP)

Tjahjo menuturkan akan menunggu surat resmi dari KPK terkait penetapan Irman sebagai tersangka mengingat status Irman sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Jika surat itu tiba, lanjut Tjahjo, Irman akan dibebastugaskan dari jabatannya.

"Kami tunggu dulu surat resmi yang biasanya satu minggu keluar," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Irman sebagai tersangka setelah mendapat alat bukti yang cukup.

"Penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ir (Irman) sebagai tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Menurut Yuyuk, Irman diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.

(Baca: KPK Tetapkan Mantan Dirjen Dukcapil sebagai Tersangka Kasus E-KTP)

Irman disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut Yuyuk, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Sementara itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun. Penetapan tersangka ini sebelumnya sudah diprediksi oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Selain Irman, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.