Tingkat Kepercayaan Rendah, MA Libatkan Masyarakat dalam Sistem Pengawasan Peradilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Uni Eropa dan The United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dalam rangka meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk pelanggaran kode etik.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, SIWAS merupakan implementasi Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Menurut Hatta, sistem pedoman pengaduan tersebut menjadi sebuah penyempurnaan dari sistem pengaduan yang sebelumnya sudah diterapkan oleh MA.

Dalam Perma Nomor 9 tahun 2016, definisi pelapor mengalami perluasan, artinya baik internal badan peradilan dan eksternal masyarakat umum bisa melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Oleh sebab itu, MA berinisiatif membuat aplikasi sistem pengaduan yang bisa diakses secara mudah bagi masyarakat.

"Jadi bedanya kalau ketentuan yang lama hanya warga internal peradilan saja, sekarang masyarakat punya jalur untuk melapor. Aplikasi ini bisa diakses di website MA," ujar Hatta, saat memberikan sambutan di gedung MA RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

Hatta menegaskan, aplikasi SIWAS ini juga memberikan jaminan kerahasiaan atas identitas pelapor (whistleblower), jaminan transparansi penanganan pelaporan dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sehingga, kata Hatta, diharapkan pelapor tidak perlu khawatir bahwa hak-haknya terhadap pelayanan pengadilan akan terganggu apabila mereka melakukan pengaduan.

"Para pelapor tidak perlu khawatir haknya akan terganggu," kata Hatta.

Christophe Bahuet, Country Director UNDP, mengatakan peluncuran SIWAS ini merupakan langkah penting yang diambil oleh MA untuk transparansi, akuntabilitas dan upaya melawan korupsi.

Dengan demikian, MA bisa mengembalikan rasa percaya masyarat terhadap lembaga peradilan yang semakin menurun dengan banyaknya aparatur peradilan yang tersangkut kasus korupsi.

Oleh sebab itu, menurut Bahuet, yang terpenting setelah diluncurkan, sistem tersebut bisa digunakan secara aktif dengan respon yang baik serta memberikan perlindungan bagi para pelapor.

"Ini langkah konkret untuk mengambil rasa percaya masyarakat. Keluhan masyarakat bisa didengar langsung oleh MA," ujar Bahuet.

Hal senada juga dikatakan oleh Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerrend. Menurutnya, SIWAS merupakan langkah yang penting bagi MA untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan pengalaman di MA, peningkatan pengawasan yang melibatkan masyarakat bisa meningkatkan kepercayaan publik Guerrend mengatakan kepercayaan publik sangat penting bagi tegaknya sektor yudisial dan demokrasi di sebuah negara. Dari tingginya kepercayaan publik tersebut, masyarakat akan melihat adanya peningkatan integritas di sektor pengadilan.

"Sistem ini akan memungkinkan MA atau pengadilan menghadapi keluhan publik secara akuntabel. Jika terkoneksi dengan sistem informasi lain, sistem ini bisa menunjukan sistem yang akuntabel dan transapran dari lembaga peradilan," ungkap dia.