Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yayasan Dimas Kanjeng Siap Kembalikan Uang jika Ada yang Merasa Ditipu

Kompas.com - 29/09/2016, 12:17 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim, mengatakan, uang yang diserahkan warga ke Taat Pribadi merupakan uang pendaftaran bergabung di padepokan dan iuran rutin.

Ia membantah uang tersebut diserahkan untuk dilipatgandakan oleh Taat Pribadi.

Jika warga merasa jadi korban penipuan, kata Marwah, uang tersebut bisa dikembalikan.

"Dalam setiap acara diumumkan, yang merasa dirugikan disampaikan atau butuh uang dikembalikan," ujar Marwah kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2016).

Marwah mengatakan, Taat Pribadi memang memiliki ilmu untuk memunculkan uang.

Ia tidak mengetahui dari mana Taat mendapatkan ilmu tersebut. Terkadang, uang muncul dari tangan, atau tiba-tiba ada di sebuah peti, bahkan pernah juga satu ruangan tiba-tiba penuh dengan uang.

(Baca: Ketua Padepokan: Tak Satu Pun Santri Akan Percaya Dimas Kanjeng Membunuh)

Namun, tidak diketahui dari mana uang tersebut berasal.

Marwah meyakini uang tersebut uang asli.

"Jadi kalau jelas dari mana uangnya, kalau bisa dipertanggungjawabkan, kami bisa kembalikan," kata Marwah.

Uang yang tiba-tiba dimunculkan oleh Taat Pribadi tak tentu jumlahnya. Tidak setiap hari pula uang tersebut dikeluarkan dari tubuhnya.

"Kondisinya Beliau yang tahu, bisa banyak keluarnya," kata Marwah.

Sebelumnya, Taat Pribadi mengaku mengaku bisa menggandakan uang. Namun, Marwah membantahnya.

Taat menggandakan uang dengan ilmu tersendiri sejak 2006.

Ia pun tak merinci sudah berapa uang yang dia keluarkan selama ini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com