Kepada Mendagri, Pejabat Golkar di Daerah Minta Naik Gaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional I Eksekutif Legislatif Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Momen tersebut pun dimanfaatkan sejumlah anggota DPRD serta kepala daerah dari Partai Golkar untuk meminta kenaikan gaji dan tunjangan.

Hampir semua pejabat daerah Golkar yang memberi tanggapan saat sesi tanya jawab menyinggung soal kenaikan penghasilan mereka.

Mendagri dalam salah satu pemaparannya sempat berbicara mengenai rencana pemerintah merevisi peraturan yang mengatur mengenai kenaikan hak keuangan protokoler bagi Anggota DPRD.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui peraturan pemerintah tersebut, namun masih menunggu kondisi ekonomi yang baik untuk menerbitkannya.

"Target Pak Presiden, kalau pertumbuhan ekonomi mendekati enam persen silakan (menaikan dana parpol). Termasuk untuk gaji Gubernur bisa mencapai Rp 80 juta dan Wali Kota Rp 40-50 juta. Kalau sudah begitu, gaji Ketua DPRD juga (naik)," kata Tjahjo disambut sorakan girang kader Golkar.

Tjahjo menilai kenaikan gaji bagi kepala daerah dan Ketua DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota adalah hal yang wajar.

Alasannya, kesenjangan pendapatan antara pejabat daerah dan pejabat pusat telah semakin lebar.

"Tentunya anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota iri ketika melihat fasilitas yang dimiliki DPR RI. Padahal konstituen DPR RI adalah konstituen DPRD juga," kata Tjahjo.

"Apalagi anggota DPR RI yang pura-pura miskin ke dapilnya. Padahal uang resesnya bisa mencapai ratusan juta," tambah mantan Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini.