Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kita Berpesta Pilkada, Ngapain Harus Ditakuti

Kompas.com - 26/09/2016, 17:26 WIB

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak usah dikhawatirkan karena merupakan pesta demokrasi.

"Kalau masyarakat tidak cerdas, kita khawatir. Kalau masyarakat masih terbelakang, kita khawatir," kata Panglima TNI usai menghadiri Dies Natalis Ke-53 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/9/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, masyarakat Indonesia sekarang sudah cerdas sehingga pesta demokrasi akan dimanfaatkan dengan menyimak visi dan misi setiap pasangan calon kepala daerah.

Setelah mengetahui dan memahami visi-misinya, kata dia, masyarakat akan menganalisis dan selanjutnya memilih dengan hati nurani.

"Jadi, kita berpesta, 'ngapain' harus ditakutin," tegasnya.

Disinggung mengenai adanya mantan anggota TNI yang mencalonkan diri dalam pilkada, Panglima mengatakan, TNI akan tetap bersikap netral.

Ia mengakui ada sejumlah anggota TNI yang mengajukan pengunduran diri karena maju dalam pilkada.

"Ada beberapa (yang mencalonkan diri), saya belum menghitung. Ini kan masih proses ya," katanya.

Ia menegaskan, bagi prajurit TNI yang telah mengundurkan diri untuk terjun ke dunia politik, tidak bisa kembali berkiprah di TNI jika kalah dalam pilkada.

Terkait kondisi keamanan DKI Jakarta menjelang pilkada, dia memastikan semuanya dalam keadaan aman.

"Kita lihat saja bagaimana strateginya. 'Black campaign', dulu dikhawatirkan namun sekarang masyarakat kita pintar kok. Masa hanya diadu orang mau, kan bodoh sekali, mending cari makan. Jadi, jangan kita mengadu, jangan berandai-andai," tegasnya.

Menurut dia, dalam pemilihan presiden yang melibatkan dua kubu besar, kondisi tetap aman.

"Saya optimistis aman, mudah-mudahan. Kita berdoa semua aman," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com