Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Potensi Pecah, Koalisi Pendukung Ahok Diingatkan untuk Jaga Soliditas

Kompas.com - 22/09/2016, 19:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, ada potensi perpecahan di internal koalisi partai pengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Ahok-Djarot diusung koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Menurut Qodari, sinyal perpecahan itu muncul ketika PDI Perjuangan secara resmi menyatakan ikut mendukung Ahok-Djarot yang sudah lebih dulu diusung Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Qodari mengatakan, sebagai pemilik kursi terbanyak, PDI-P terlihat "mengambil alih" Ahok dengan melakukan deklarasi yang tak dihadiri perwakilan resmi ketiga partai lainnya.

"Makanya deklarasi kemarin itu seolah PDI-P hendak menunjukkan kepada publik bahwa deklarasi tersebut adalah peran penting PDI-P. Itu bahaya dan menjadi peringatan bagi para pengusung Ahok," kata Qodari, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

(Baca: Djarot Sebut Nusron Diganti, Ketua Tim Pemenangan Ahok Diisi Kader PDI-P)

Qodari mengatakan, dengan deklarasi terpisah yang dilakukan PDI-P dan tiga partai lainnya, menunjukkan ada dua kubu dalam koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Dua kubu adalah kubu PDI-P dan kubu Nasdem, Hanura, serta Golkar.

Sinyal perpecahan lainnya ditunjukkan dengan mundurnya Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin pasca deklarasi dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Jadi tanda-tanda seperti itu harus diperhatikan oleh partai-partai pendukung Ahok jika ingin tetap solid," lanjut Qodari.

(Baca: Nusron Mengaku Tak Masalah Posisi Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diambil PDI-P)

PDI Perjuangan resmi memutuskan untuk kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Langkah PDI-P tersebut menyusul Nasdem, Hanura, dan Golkar yang lebih dulu mendeklarasikan diri bakal mengusung Ahok di Pilgub DKI.

Kompas TV Nasdem: Ahok-Djarot Wajib Lanjutkan Pekerjaan Sampai Selesai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com