Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Sebagai Partai Pengusung, Harusnya Ketua Tim Pemenangan Kader PDI-P

Kompas.com - 21/09/2016, 15:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan mengatakan, perubahan tim pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya masalah teknis.

Adapun mengenai posisi ketua tim pemenangan yang kini dijabat politisi Partai Golkar Nusron Wahid, menurut Trimedya, akan dibicarakan kembali dengan Ahok.

Namun, ia menilai, sebaiknya posisi tersebut ditempati kader PDI-P.

Sebab, partainya merupakan partai pengusung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memiliki kursi paling banyak di DPRD.

(Baca: Golkar Persilakan PDI-P Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Sebagai partai pengusung, idealnya yang jadi ketua tim pemenangan adalah PDI-P. Tapi bagaimana detailnya nanti mereka (DPD) akan bicarakan," ucap Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Trimedya menambahkan, tak ada pembicaraan rinci terkait hal tersebut saat deklarasi cagub-cawagub, semalam.

Namun, ia meyakini Ahok pasti memahami bahwa PDI-P dengan 28 kursi DPRD tak mungkin mau hanya menjadi partai penggembira.

"Dia tahu betul PDI-P tidak mungkin mau jadi penggembira. Sekadar partai pendukung dengan kursi 28. Ini adalah tindaklanjut Jokowi-Ahok," ujarnya.

Di sisi lain, Ahok mengaku belum tahu apakah ada perubahan struktur tim pemenangan pasca-deklarasi dukungan dari PDI Perjuangan. Namun, Kalaupun itu terjadi, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai pendukungnya.

(Baca: Ahok Serahkan Perubahan Struktur Tim Pemenangan ke Partai Pendukungnya)

"Saya enggak tahu nanti mereka yang atur. Itu urusan partai. Urusan saya kerja aja," kata dia di Balai Kota, Rabu (21/9/2016).

Sebelumnya PDI-P resmi memutuskan untuk mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.

Kompas TV Ahok: Semoga yang Dipertandingkan Program, Bukan SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com