Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

90 Persen Masyarakat Telah Merekam Data E-KTP

Kompas.com - 21/09/2016, 05:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri terus melakukan perekaman data penduduk untuk e-KTP. Higga kini, perekaman data e-KTP telah mencapai 90 persen.

"Aspek perekaman (dara e-KTP) sudah 90 persen terekam," kata Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloah di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Zudan menuturkan, dari 259 juta penduduk yang memiiki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebanyak 163 juta orang penduduk telah merekam data e-KTP. Masyarakat pun terus berdatangan untuk merekam data.

"Pergerakan pada bulan ini istimewa, masyarakat merekam terus dan terus dilayani pemerintah," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah sempat menetapkan tenggat waktu perekaman data e-KTP pada 30 September 2016. Tenggat waktu diberikan untuk mengebut perekaman data bagi 22 juta warga Indonesia yang belum memiliki e-KTP.

(Baca: Mendagri: Batas Perekaman KTP Elektronik Jadi Pertengahan 2017)

Akan tetapi, karena berbagai kendala, pemerintah akhirnya merevisi tenggat waktu itu menjadi pertengahan tahun 2017. Bagi masyarakat yang belum juga memiliki KTP, akan semakin sulit mendapatkan akses pelayanan publik karena nantinya seluruh data akan tersentralisasi berdasarkan e-KTP.

Zudan menyebutkan, perkembangan data perekaman membuat banyak pihak yang menginginkan kerja sama penggunaan data NIK dan e-KTP yang bersifat tunggal itu. Sejak 2015, telah ada 96 lembaga yang melakukan kerjasama dengan Kemendagri.

(Baca: Jumlah Warga yang Ingin Rekam Data E-KTP Membeludak, Pelayanan Sabtu-Minggu Dibuka)

Hari ini, Ditjen Dukcapil kembali melakkan kerjasama dengan empat lembaga keuangan dalam pemanfaatan data NIK dan e-KTP. Diantaranya Bank DBS Indonesia, Bank Mega, Bank BNP, dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia.

Zudan berharap kerjasama penggunaan data penduduk yang tunggal dapat memberikan manfaat bagi dunia perbankan.

"Dalam keakurasaian data nasabah, cegah manipulasi dan penyalahgunaan data, efisiensi dan meningkatkan layanan kepada nasabah," kata dia.

Kompas TV Emosi Risma Meledak Saat Sidak Pelayanan E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com