Jokowi Teken Inpres Perkuat SMK, Menko Puan Diminta Mengawasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Penandatanganan Inpres itu dilakukan, 9 September 2016 lalu.

Dikutip dari laman www.setkab.go.id, Senin (19/9/2016), Inpres itu bertujuan menguatkan sinergi antar-pemangku kepentingan untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Inpres itu ditujukan kepada tiga pihak. Seluruh menteri di Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan seluruh gubernur.

"Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK," demikian bunyi diktum pertama Inpres tersebut.

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Presiden memberikan instruksi khusus.

Pertama, membuat peta jalan pengambangan SMK. Kedua, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match).

Ketiga, meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri.

Kelima. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK. Terakhir, membentuk kelompok kerja pengambang SMK.

Adapun, kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Jokowi menginstruksikan dua hal. Pertama, mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan.

Kedua, mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkanguru kejuruan yang dibutuhkan SMK.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala BNSP menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi, khususnya yang terkait dengan lulusan SMK.

Sementara, untuk para gubernur, Presiden menginstruksikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Para gubernur juga diminta menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, menata kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

"Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," demikian bunyi diktum ketiga Inpres itu.

Presiden meminta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan maharani melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling singkat 6 bulan sekali.

Puan juga diminta melaporkan hasilnya kepada Presiden.