Degradasi Moral Buat Dampak Buruk Pornografi dan Kejahatan Seksual Sulit Dibendung

Tergerusnya moral dan identitas bangsa membuat dampak buruk dari perkembangan teknologi seperti pornografi dan kejahatan seksual semakin sulit terbendung.  Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring pada acara Dialog 4 Pilar dengan tema “Fenomena Penyimpangan dan Degradasi Moral di Masyarakat” mengimbau agar orang tua semakin waspada dan memperhatikan anak-anaknya.

Pada acara yang diselenggarakan di Media Center Gedung Nusantara III, Senin (19/9/2016) tersebut Tifatul mengatakan merebaknya perbuatan-perbuatan asusila yang disebabkan oleh degradasi moral hanya dapat ditangkal dengan peran aktif orang tua dan keluarga.

“Rumah tangga harus ambil bagian. Keluarga harus dapat menjadi tempat berlindung yang aman, tempat yang menyenangkan untuk belajar, nilai-nilai luhur bangsa kita harus dapat ditanamkan mulai dari keluarga,” ujar Tifatul dalam dialog yang juga menghadirkan Komisioner KPAI Erlinda, M.Pd.

Penyebarluasan konten pornografi dan dampaknya dalam rupa kekerasan dan eksploitasi seksual, terutama terhadap anak, saat ini semakin marak di Indonesia. Paling memprihatinkan kejahatan seksual terhadap sesama jenis juga semakin tinggi jumlahnya.

Belum lama ini sebuah kasus perdagangan manusia dalam bentuk prostitusi gay online terbongkar. Korbannya anak-anak dibawah umur dan konsumennya adalah mereka yang merupakan penyuka sesama jenis. Terbongkarnya kasus ini membuat masyarakat terhenyak.

“Kejahatan seksual sesama jenis ini sangat berbahaya. Bahayanya bukan seperti virus yang menjangkit, tetapi secara mental dan psikologis. Korbannya akan berpotensi melakukan kejahatan yang sama,” ujar Erlinda.

Wanita yang akrab disapa Kak Erlin tersebut setuju bahwa keluarga harus mengambil peran dalam melindungi anak dari informasi menyimpang dan kekerasan seksual. Namun lebih dari itu Erlinda berharap negara hadir untuk menangani penyimpangan moral dan kasus kekerasan terhadap anak.

“Butuh peran serta dari semua elemen bangsa. Jangan hanya pemerintah pusat,  pemerintah daerah seharusnya juga terdorong untuk menyisihkan anggarannya untuk program-program perlindungan anak,” ujar Erlinda.

Selain itu Erlinda juga meminta partisipasi semua komponen masyarakat baik masyarakat umum maupun media untuk melawan kejahatan seksual terhadap anak.