Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Apoteker Indonesia Setuju Apotek Rakyat Ditutup

Kompas.com - 15/09/2016, 19:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia Nofendri menyatakan setuju terhadap rencana pemerintah menutup apotek rakyat.

Ia menilai, keberadaan apotek rakyat tak sesuai lagi dengan tujuan awal pendiriannya.

"Menurut kami, keberadaan apotek rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita awal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang apotek rakyat," ujar Nofendri, di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

"Maka kami sangat setuju sekali jika pemerintah mencabut Permenkes tentang apotek rakyat," lanjut dia.

Awalnya, apotek rakyat didirikan untuk membantu program pemerintah menyediakan obat murah dan terjangkau bagi rakyat.

Namun, Nofendri menilai, pemerintah sudah berhasil menyediakan obat murah dan terjangkau bagi rakyat.

(Baca: Tutup 7 Apotek Rakyat di Pasar Pramuka, Ini Langkah Lanjutan yang Dilakukan BPOM)

"Sekarang pemerintah sudah berhasil mengkampanyekan obat generik. Obat generik murah sekali dan bisa didapatkan di semua apotek sehingga keberadaan apotek rakyat tidak lagi strategis. Kami mendukung pemerintah," ujar dia.

Selain itu, apotek rakyat juga kerap menjadi tempat peredaran obat-obat ilegal yang membahayakan.

Rencana penutupan apotek rakyat dibahas pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada hari ini.

Dalam rapat itu, turut hadir Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur Prekusor dan Psikotropika BNN Brigjen Anjan Pramuka.

"Saya sudah meminta Kemenkes untuk merevisi bahkan membatalkan apotek rakyat yang diindikasikan kemudian tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat," ujar Puan, seusai rapat koordinasi.

Kompas TV Gerah soal Obat Palsu, Bupati Ini Gelar Inspeksi Dadakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com